Bahaya terus mengintai anak jalanan. Mardian (13 tahun) – bocah pemulung kejang-kejang dan tak sadarkan diri setelah dipukuli para preman. Pengamen jalanan itu dianiaya di kawasan Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia dipukuli secara bergantian di kepala, leher, dan punggung. Hanya karena Mardian ogah memberikan upeti setelah memulung besi di kawasan yang dikuasai preman itu.
Begitulah media cetak menggambarkan nasib tragis pemulung yang tinggal bersama neneknya (75 tahun), karena sudah ditinggal ayahnya ke alam baka, sementara ibunya kawin lagi dan kini entah dimana. Kami sungguh bersedih dan prihatin karena premanisme sudah memakan korban anak-anak yang berjuang menghidupi diri sendiri dan keluargnya. Bisa jadi Mardian tidak sendirian, namun masih banyak lagi Mardian-Mardian lain yang juga memerlukan perhatian kita.
Dalam konteks solidaritas kita kepada Mardian, maka kami menyampaikan beberapa harapan dan himbauan sebagai berikut. Pertama, agar polisi dan pihak-pihak yang berwajib segera melakukan tindakan hukum, dengan menangkap dan memenjarakan para preman yang sangat keterlaluan itu. Kedua, meminta dengan sungguh-sungguh agar pihak Rumah Sakit (RS) Salianti Saroso yang merawat Mardian, agar membebaskan dari segala biaya yang harus ditanggung Mardian dan keluarganya, mengingat kondisi finansialnya benar-benar memerlukan uluran tangan pihak rumah sakit.
Ketiga, kami menghimbau agar para dermawan memberikan solidaritasnya dalam bentuk dukungan moral maupun material kepada Keluarga Mardian. Silahkan menyalurkan bantuan langsung kepadanya atau pun melalui aparat di lingkungannya. Kami mencatat alamat rumah Mardian (sebagaimana dikutip media cetak), yaitu : Kampung Mangga, RT 3 Rw 3, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara.
Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian kepada anak-anak – baik itu kepada keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Selamat Hari Anak Nasional.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Republika, 25 Juli 2007).
Monday, July 23, 2007
Thursday, July 19, 2007
Dukungan Kepada UMKM Harus Lebih Nyata dan Jangan Politis
Hampir semua orang paham bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Selain jumlahnya besar, UMKM juga menyebar ke pelosok pedesaan. Berdasarkan data BPS (2006) jumlah UMKM mencapai 48,9 juta atau 99,9% total pelaku usaha di Indonenesia.
Potensi yang besar tidak selalu tanpa masalah. UMKM pada saat ini justeru menghadapi masalah-masalah yang besar. Terutama soal keterbatasan kepemilikan asset produksi, permodalan, rendahnya kemampuan SDM, terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan UMKM, rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan, terbatasnya akses pasar, rendahnya produktifitas, dan terdapatnya pungutan-pungutan yang tidak proporsional.
Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit itulah, kini usaha UMKM dihadapkan pada ancaman global yang tidak kalah besar. Terutama serbuan UMKM asing yang juga merangsek masuk ke Indonesia untuk merebut pasar domestik, tentu saja hal demikian menjadi bencana yang sangat berbahaya bagi UMKM kita. Menjadi tidak masalah, jika kita memiliki daya saing yang tinggi, tetapi kalau tidak, tentu juga menjadi persoalan serius.
Di sinilah urgensi keberadaan Pusat Inovasi UMKM yang diharapkan dapat menjadi elemen penting yang bisa mendorong peningkatan daya saing sehingga UMKM kita memiliki tingkat survival yang tinggi. Sudah saatnya, semua pihak memberikan dukungan kepada UMKM secara lebih nyata. Bukan hanya dengan statemen politis, namun dengan keberpihakan yang benar-benar kongkrit sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh pengusaha UMKM.
(Surat Pembaca ini dimuat di : Rakyat Merdeka Dotcom)
Potensi yang besar tidak selalu tanpa masalah. UMKM pada saat ini justeru menghadapi masalah-masalah yang besar. Terutama soal keterbatasan kepemilikan asset produksi, permodalan, rendahnya kemampuan SDM, terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan UMKM, rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan, terbatasnya akses pasar, rendahnya produktifitas, dan terdapatnya pungutan-pungutan yang tidak proporsional.
Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit itulah, kini usaha UMKM dihadapkan pada ancaman global yang tidak kalah besar. Terutama serbuan UMKM asing yang juga merangsek masuk ke Indonesia untuk merebut pasar domestik, tentu saja hal demikian menjadi bencana yang sangat berbahaya bagi UMKM kita. Menjadi tidak masalah, jika kita memiliki daya saing yang tinggi, tetapi kalau tidak, tentu juga menjadi persoalan serius.
Di sinilah urgensi keberadaan Pusat Inovasi UMKM yang diharapkan dapat menjadi elemen penting yang bisa mendorong peningkatan daya saing sehingga UMKM kita memiliki tingkat survival yang tinggi. Sudah saatnya, semua pihak memberikan dukungan kepada UMKM secara lebih nyata. Bukan hanya dengan statemen politis, namun dengan keberpihakan yang benar-benar kongkrit sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh pengusaha UMKM.
(Surat Pembaca ini dimuat di : Rakyat Merdeka Dotcom)
Friday, July 13, 2007
Bupati Cilacap Harus Perhatikan Jalan Raya Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah
Bupati Cilacap harus memiliki kepedulian dan perhatian yang lebih baik untuk membangun wilayah Cilacap, terutama di sepanjang jalan di kawasan yang berbatasan dengan Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, Jawa barat.
Terus terang, sebagai orang yang lahir di (perbatasan) Jawa Tengah, kami prihatin dan malu jika kita menyusuri sepanjang jalan raya jalur selatan dari arah Banjar (Jawa Barat) ke arah Majenang (Jawa Tengah) yang perbatasannya dibelah oleh Sungai Citanduy.
Mengapa ? Karena terasa benar bedanya. Jalan di sepanjang lintasan tersebut. Di sepanjang jalan Tasikmalaya, Ciamis, Banjar sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, jalan rayanya mulus -- tanpa ada lubang maupun jalan yang tidak beraturan. Sebaliknya, dari perbatasan menuju Majenang, jalan rayanya berlubang dan tidak rata.
Alangkah baiknya, jika Bupati Cilacap dapat memprioritaskan jalan raya di perbatasan ini sebagai program yang utama, sehingga perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa-Tengah, tidak terasa bedanya. Syukur2 bisa lebih mulus, sehingga perjalanan di lintasan tersebut bisa lebih nyaman. Terima kasih
(Surat Pembaca dimuat dalam bentuk berita di Suara Merdeka Dotcom)
Terus terang, sebagai orang yang lahir di (perbatasan) Jawa Tengah, kami prihatin dan malu jika kita menyusuri sepanjang jalan raya jalur selatan dari arah Banjar (Jawa Barat) ke arah Majenang (Jawa Tengah) yang perbatasannya dibelah oleh Sungai Citanduy.
Mengapa ? Karena terasa benar bedanya. Jalan di sepanjang lintasan tersebut. Di sepanjang jalan Tasikmalaya, Ciamis, Banjar sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, jalan rayanya mulus -- tanpa ada lubang maupun jalan yang tidak beraturan. Sebaliknya, dari perbatasan menuju Majenang, jalan rayanya berlubang dan tidak rata.
Alangkah baiknya, jika Bupati Cilacap dapat memprioritaskan jalan raya di perbatasan ini sebagai program yang utama, sehingga perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa-Tengah, tidak terasa bedanya. Syukur2 bisa lebih mulus, sehingga perjalanan di lintasan tersebut bisa lebih nyaman. Terima kasih
(Surat Pembaca dimuat dalam bentuk berita di Suara Merdeka Dotcom)
Thursday, May 10, 2007
Pemimpin Harus Berani Pasang Badan untuk Rakyat
Di tengah-tengah kesulitan warga menghadapi berbagai persoalan masyarakat, seringkali para pemimpin kita bersikap cuek dan tidak peduli. Bahkan tidak jarang sikap dan tindakan mereka justeru menyusahkan rakyatnya.
Banyak kisah menceritakan hal tersebut, misalnya dalam kasus penggusuran tempat usaha mikro, penertiban pengemis, razia pekerja seks komersial (PSK), dan sebagainya.
Sehingga boleh dikatakan, sangat sulit mencari pemimpin atau birokrat atau pejabat yang berani pasang badan untuk melindungi kepentingan warganya.
Pernyataan Gubernur DKI Sutiyoso yang mengemukakan dirinya siap pasang badan sampai titik darah penghabisan untuk membela puluhan ribu masyarakat Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat -- yang terancam eksekusi tanah -- sungguh sikap yang sangat gentlement dan memiliki nilai spirit leadership yang luar biasa.
Sikap seperti ini sudah sangat jarang ditemukan dalam diri para pemimpin kita, sehingga pernyataan Sutiyoso seperti oase di padang gurun. Dalam kontekstual kekinian yang sedang mengalami krisis kepemimpinan, kita menantikan sikap-sikap kepemimpinan nasional yang siap pasang badan untuk rakyat dan bergandengan tangan melawan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan hukum.
Semoga para pemimpin nasional pun mau belajar dari Sutiyoso.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Sinar Harapan, Senin, 15 Mei 2007).
Banyak kisah menceritakan hal tersebut, misalnya dalam kasus penggusuran tempat usaha mikro, penertiban pengemis, razia pekerja seks komersial (PSK), dan sebagainya.
Sehingga boleh dikatakan, sangat sulit mencari pemimpin atau birokrat atau pejabat yang berani pasang badan untuk melindungi kepentingan warganya.
Pernyataan Gubernur DKI Sutiyoso yang mengemukakan dirinya siap pasang badan sampai titik darah penghabisan untuk membela puluhan ribu masyarakat Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat -- yang terancam eksekusi tanah -- sungguh sikap yang sangat gentlement dan memiliki nilai spirit leadership yang luar biasa.
Sikap seperti ini sudah sangat jarang ditemukan dalam diri para pemimpin kita, sehingga pernyataan Sutiyoso seperti oase di padang gurun. Dalam kontekstual kekinian yang sedang mengalami krisis kepemimpinan, kita menantikan sikap-sikap kepemimpinan nasional yang siap pasang badan untuk rakyat dan bergandengan tangan melawan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan hukum.
Semoga para pemimpin nasional pun mau belajar dari Sutiyoso.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Sinar Harapan, Senin, 15 Mei 2007).
Monday, April 23, 2007
Resuffle Kabinet Harus Membawa Kebaikan
Rencana resuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata disikapi publik secara beragam. Banyak pengamat yang menilainya sebagai resuffle bimbang, karena implementasinya sangat lambat dari perkiraan publik.
Namun terlepas dari apapun harapan publik, resuffle kabinet, sesungguhnya merupakan hak Presiden SBY untuk mengeksekusinya secara bijaksana. Terus terang, pilihan presiden utk melakukan resuffle kabinet ini merupakan momentum penting karenanya harus membawa kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Selama ini, ternyata rakyat Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang menteri-menterinya banyak yang sakit. Bukan itu saja, sejumlah menteri juga diberitakan bermasalah sehingga dianggap tidak memiliki komitmen yang baik untuk penegakan hukum yang berkeadilan.
Tidak mengherankan, meskipun pencitraan pemerintahan yang bersih digemboar-gemborkan, namun nuansa penegakan hukum yng tebang pilih, sangat kental dirasakan.
Kinilah saatnya Presiden SBY diuji kembali untuk membuat keputusan strategis melakukan resuffle kabinet yang bersandarkan kepada hati nurani rakyat.
Tujuannya, agar SBY mampu memilih menteri-menteri yang juga berhati nurani rakyat utk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Jangan lagi kita dikelola oleh orang yang sakit, maupun dipimpin oleh mereka yang bermasalah dengan persoalan hukum, apalagi memiliki track record buruk. indonesia.
Marilah kita dukung Presiden SBY untuk melakukan resuffle kabinet, sepanjang membawa kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Berita Kota, Kamis, 25 April 2007).
Namun terlepas dari apapun harapan publik, resuffle kabinet, sesungguhnya merupakan hak Presiden SBY untuk mengeksekusinya secara bijaksana. Terus terang, pilihan presiden utk melakukan resuffle kabinet ini merupakan momentum penting karenanya harus membawa kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Selama ini, ternyata rakyat Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang menteri-menterinya banyak yang sakit. Bukan itu saja, sejumlah menteri juga diberitakan bermasalah sehingga dianggap tidak memiliki komitmen yang baik untuk penegakan hukum yang berkeadilan.
Tidak mengherankan, meskipun pencitraan pemerintahan yang bersih digemboar-gemborkan, namun nuansa penegakan hukum yng tebang pilih, sangat kental dirasakan.
Kinilah saatnya Presiden SBY diuji kembali untuk membuat keputusan strategis melakukan resuffle kabinet yang bersandarkan kepada hati nurani rakyat.
Tujuannya, agar SBY mampu memilih menteri-menteri yang juga berhati nurani rakyat utk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Jangan lagi kita dikelola oleh orang yang sakit, maupun dipimpin oleh mereka yang bermasalah dengan persoalan hukum, apalagi memiliki track record buruk. indonesia.
Marilah kita dukung Presiden SBY untuk melakukan resuffle kabinet, sepanjang membawa kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Berita Kota, Kamis, 25 April 2007).
Thursday, April 12, 2007
Kasus IPDN Lebih Besar dari Sekedar Persoalan Kriminal
Kasus penganiayaan -- mungkin lebih tepat pembunuhan – terhadap Cliff Muntu, praja (siswa) tingkat II Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak cukup diselesaikan secara kriminal maupun pemotongan siswa satu generasi. Akar persoalan yang membelit IPDN pasti jauh lebih besar dari sekedar persoalan kriminal.
Melokalisir persoalan IPDN pada sebatas masalah kriminal biasa dan pemotongan satu generasi, hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi tidak menyelesaikan secara menyeluruh. Penyelesaian masalah kriminal saja, bisa berulang pada kasus-kasus kriminal berikutnya.
Kasus IPDN mengundang pertanyaan, kemana larinya hari nurani para siswa IPDN yang menganiaya sesama siswa yang sama-sama berangkat dari kampung halamannya ? Dalam pikiran kita, siswa yang pergi merantau biasanya memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, mengapa hal demikian tidak terjadi di IPDN ?
Penyebabnya, pasti IPDN memiliki sistem pendidikan yang salah, dan system itu masih dilestarikan oleh pemerintah RI. Sangat sulit diterima akal sehat kita, bagaimana mungkin siswa lugu yang berasal dari kampung tiba-tiba menjadi beringas, dan sukses menjadi pembunuh. Dan, itu terjadi setelah mereka masuk dalam sistem pendidikan di IPDN.
Oleh sebab itu, kalau IPDN tidak dibubarkan atau tetap akan dipertahankan keberadaanya, sebaiknya pemerintah (dalam hal ini Depdagri dan Depdiknas) segera merubah sistem pendidikan yang ada, secara menyeluruh dengan orientasi menghasilkan birokrat yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, dan dijauhkan dari sikap premanisme dan korupsi.
Sedangkan, penyelesaian secara hukum, tidak cukup pada pihak-pihak yang melakukan penganiayaan saja, tetapi sebaiknya menyeret langsung para pejabat IPDN yang terbukti tidak mampu menjaga keselamatan siswa. Dengan demikian, mudah-mudahan, tidak ada lagi siswa yang kehilangan nyawa secara sia-sia.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Sinar Harapan, Jumat, 13 April 2007).
Melokalisir persoalan IPDN pada sebatas masalah kriminal biasa dan pemotongan satu generasi, hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi tidak menyelesaikan secara menyeluruh. Penyelesaian masalah kriminal saja, bisa berulang pada kasus-kasus kriminal berikutnya.
Kasus IPDN mengundang pertanyaan, kemana larinya hari nurani para siswa IPDN yang menganiaya sesama siswa yang sama-sama berangkat dari kampung halamannya ? Dalam pikiran kita, siswa yang pergi merantau biasanya memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, mengapa hal demikian tidak terjadi di IPDN ?
Penyebabnya, pasti IPDN memiliki sistem pendidikan yang salah, dan system itu masih dilestarikan oleh pemerintah RI. Sangat sulit diterima akal sehat kita, bagaimana mungkin siswa lugu yang berasal dari kampung tiba-tiba menjadi beringas, dan sukses menjadi pembunuh. Dan, itu terjadi setelah mereka masuk dalam sistem pendidikan di IPDN.
Oleh sebab itu, kalau IPDN tidak dibubarkan atau tetap akan dipertahankan keberadaanya, sebaiknya pemerintah (dalam hal ini Depdagri dan Depdiknas) segera merubah sistem pendidikan yang ada, secara menyeluruh dengan orientasi menghasilkan birokrat yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, dan dijauhkan dari sikap premanisme dan korupsi.
Sedangkan, penyelesaian secara hukum, tidak cukup pada pihak-pihak yang melakukan penganiayaan saja, tetapi sebaiknya menyeret langsung para pejabat IPDN yang terbukti tidak mampu menjaga keselamatan siswa. Dengan demikian, mudah-mudahan, tidak ada lagi siswa yang kehilangan nyawa secara sia-sia.
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Sinar Harapan, Jumat, 13 April 2007).
Siapa Peduli Loper?
Boleh dikatakan, tiada hari tanpa loper. Itulah profesi yang dilakukan oleh para loper pemasar berbagai produk media cetak: surat kabar, tabloid, dan majalah. Terbitnya koran setiap hari pagi dan sore) dipastikan akan menyulitkan para loper untuk beristirahat sejenak.
Mengapa demikian? Loper memahami betul falsafah time is money. Jika mengambil libur, otomatis penghasilannya pun ikut libur. Begitulah beban berat yang dipikul loper. Padahal sebagai manusia biasa, loper pun harus memiliki kesempatan dan waktu untuk libur dan bersukacita bersama keluarganya.
Oleh sebab itu, adanya Loper's Day yang diprakarsai oleh Yayasan Loper Indonesia (YLI) sangat membantu loper untuk melepas kepenatan sementara. Cita-cita YLI yang ingin memberikan sukacita dan kegembiraan kepada para loper, tentunya harus didukung bersama-sama.
Masa depan loper memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Semua pihak -termasuk penerbit yang memiliki produk, pemerintah yang memiliki space lapak untuk berjualan- juga harus turut berpartisipasi untuk menyejahterakan para loper ini. Demikian juga konsumen media cetak yang memperoleh manfaat langsung mendapatkan informasi via perantaraan loper, perlu memiliki kepedulian yang sama.
Melalui Loper's Day 2007, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Sang Loper, pahlawan penyalur informasi, dan juga kepada mereka yang peduli untuk memberikan suka cita kepada loper. Semoga loper Indonesia semakin jaya!
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Suara Pembaruan, Senin, 26 Maret 2007)
Mengapa demikian? Loper memahami betul falsafah time is money. Jika mengambil libur, otomatis penghasilannya pun ikut libur. Begitulah beban berat yang dipikul loper. Padahal sebagai manusia biasa, loper pun harus memiliki kesempatan dan waktu untuk libur dan bersukacita bersama keluarganya.
Oleh sebab itu, adanya Loper's Day yang diprakarsai oleh Yayasan Loper Indonesia (YLI) sangat membantu loper untuk melepas kepenatan sementara. Cita-cita YLI yang ingin memberikan sukacita dan kegembiraan kepada para loper, tentunya harus didukung bersama-sama.
Masa depan loper memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Semua pihak -termasuk penerbit yang memiliki produk, pemerintah yang memiliki space lapak untuk berjualan- juga harus turut berpartisipasi untuk menyejahterakan para loper ini. Demikian juga konsumen media cetak yang memperoleh manfaat langsung mendapatkan informasi via perantaraan loper, perlu memiliki kepedulian yang sama.
Melalui Loper's Day 2007, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Sang Loper, pahlawan penyalur informasi, dan juga kepada mereka yang peduli untuk memberikan suka cita kepada loper. Semoga loper Indonesia semakin jaya!
(Surat Pembaca ini dimuat di Harian Suara Pembaruan, Senin, 26 Maret 2007)
Subscribe to:
Posts (Atom)
